Seperti bendahara Fraksi Partai Demokrat Dianto, menilai penempatan pejabat tidak sesuai dengan basis kinerja serta mengangkangi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Parahnya lagi Rahudman dinilai tidak cermat melihat kinerja bawahannya, karena masih saja mempertahankan sejumlah pejabat yang terbukti "gagal" dan kinerja buruk memimpin SKPD nya.
by: shaukhani Dikatakan Dianto, perombakan kabinet yang dilakukan oleh Rahudman Harahap haruslah sesuai dengan basis kinerja sehingga dengan demikian akan mampu menopangvisi misi Walikota Medan untuk pembangunan kota Medan. Tapi sangat disayangkan sekali pengangkatan sejumlah SKPD yang dilakukan Walikota Medan beberapa waktu lalu masih dinilai kurang layak menduduki posisi jabatan yang ada. "Bagaimana mana kota Medan ini mau baik, kalau SKPD nya saja dinilai tidak berkompeten untuk menduduki posisi itu, "tegasnya.
Selain itu, Dianto juga menyoroti karena masih dipertah-ankannya jabatan Kepala Dinas Pendidikan yang dijabat Hasan Basri, Kepala Dinas Kesehatan yang dijabat Edwin Effen-
di Lubis. Padahal menurutnya, dua pejabat itu sudah tidak layak menduduki jabatan tersebut mengingat belakangan ini ketiga dinas tersebut mendapat perhatian serius karena banyak masalah-masalah yang ditimbulkan karena ketidakbecusan mereka menjalankan tugasnya. Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) dinilai masih sarat dengan masalah, karena banyak masyarakat yang belum mendapatkan JPKMS, dan terkesan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tersebut tidak menyentuh seluruh masyarakat miskin yang ada di kota Medan. "Semisal, di daerah pemili-han (dapil) V masih banyak masyarakat miskin di sana belum terdata menjadi peserta JPKMS, ini sangat disayangkan sekali padahal untuk pemutakhiran data itu, DPRD telah alokasikan anggaran sebesar 3 miliar, namun kenapa masih banyak masyarakat yang tidak terdata menjadi peserta JPKMS. itu membuktian kalau memang Kadis Kesehatan Kota Medan memang tidak layak lagi menduduki jabatn itu, "tukas anggota DPRD dari dapil V ini.
Selain permasalahan JPKMS juga soal banyaknya ditemukannya kasus gizi buruk dan lambatnya penanganan kesehatan bagi kasus-kasus kesehatan yang terjadi di kota Medan. Lain pula dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan yang hingga saat ini masih dijabat oleh Hasan Basri, dimana persoalan pendidikan belum mengalami perubahan yang berarti dibawah kepemimpinannya, malah pendidikan di kota Medan jauh dari berkualitas.
Padahal Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia tapi mutu pendidikan kota Medan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu, berdasarkan sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Fraksi Demokrat, banyak terjadi dugaan kasus penyimpangan yang dilakukan oleh Hasan Basri terkait soal anggaran pendidikan yang ada.
Sama halnya dengan wakil sekretaris F Partai Demokrat, Khairul Salim menyoroti kebijakan Walikota Medan karena terbukti ada beberapa Kadis yang tetap dipertahankan namun kinerjanya sangat buruk selama ini. "Walikota seharusnya menggantung jabatan Hasan Basri atau di-nonjobkan," tegas Khairul seraya menyebutkan untuk Kadis Pendidikan Kota Medan sudah pantas dilakukan pergantian (Wal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar