Kasdam: Pembongkaran Masjid Perintah Komando

Medan(KN)
Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam)-I/BB Brigjen TNI Murdjito menegaskan, pembongkaran Masjid Al-Ikhlas di eks perkantoran Hubdam-I/BB Jalan Timor Medan bukan kemauan Kodam-I/BB, tapi atas perintah Komando Atas.

“Pemindahan masjid itu mendapat restu dari KSAD, Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Keuangan serta melibatkan BPN Pusat. Sedangkan dalam pembong-karannya, kita yang bertanggungjawab,” katanya dalam pertemuan silaturahmi antara Kodam-I/BB dengan Ormas Islam yang pro dan kontra dalam pembongkaran Masjid Al-Ikhlas di Aula Jabal Uhud Asrama Haji Medan, Kamis (26/5

 Kepala Staf AD RI   Jendra lGeorge Toisutta

Hadir dalam pertemuan yang diwarnai dialog itu, di antaranya Tuan Guru Besilam Babussalam Langkat Syekh H Hasyim Al-Syarwani, Kakanwil Kemenagsu Drs H Syariful Mahya Bandar MAP, Ketua DPRD Medan

Kepala BPN RI JOYO WINOTO, PHd

Drs H Amiruddin, pengurus MUI Medan seperti Ketua Komisi Dakwah dan Luar Negeri KH Zulfiqar Hajar Lc dan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa HM Nasir Lc MA, Ketua IPHI yang juga Ketua Komisi Ukhuwah MUI Medan Drs H Hasyim Syahid, Walikota Medan diwakili Asisten Kesmas Drs H Musaddad Nasution MSi, Ketua Umum Majelis Dzikir Tazkira Sumut Buya KH Amiruddin MS serta Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumut Timsar Zubir bersama sejumlah Ormas yang mendukungnya.
Dalam pertemuan itu para peserta sangat menyayangkan ketidakhadiran unsur pengurus MUI Sumut. Sebab, MUI Sumut pernah mengeluarkan fatwa:”Setiap tanah yang di atasnya dibangun masjid, maka masjid itu menjadi wakaf”
Mesjid Al Iklas yang sudah dibongkar
Dalam paparan yang sangat gamblang, Kasdam-I/BB Brigjen TNI Murdjito mengatakan, pemilik tanah  eks perkantoran Hubdam-I/BB Jalan Timor seluas 9.825 M2 adalah Menhan Cq TNI AD yang bersertifikat Hak Pakai No 847 yang asetnya berasal dari eks Kenil Belanda yang diserahkan tahun 1951.
Oleh negara, sambungnya, memerintahkan kepada TNI AD agar dibangun perkantoran Hubdam-I/BB yang di atas tanah itu dibangun mushalla berukuran 64 M2  berkembang menjadi Masjid Al-Ikhlas seluas 144 M2 yang digunakan untuk sarana ibadah prajurit Hubdam-I/BB beragam Islam . Apabila perkantoran Hubdam-I/BB dipindahkan untuk mendukung tugas TNI AD, maka secara otomatis masjid itu turut dipindahkan, karena keberadaannya tidak terlepas dari Hubdam-I/BB.
Sedangkan pembongkaran Masjid Al-Ikhlas yang dilaksanakan pada, Rabu dinihari  (4/5) sudah dapat dipahami Komnas HAM yang datang ke Medan pada tanggal tersebut, Menteri Agama Drs H Suryadharma
Menhankan RI Purnomo Susgianto

Ali MSi yang datang ke Medan pada 6 Mei  tidak mempermasalahkannya serta Dewan Pertimbangan Presiden RI yang datang ke kantor Gubsu pada 18 Mei juga tidak mempermasalahkannya.
“Dari tinjauan agama Islam serta menanyakan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kakanwil Kemenagsu, Masjid Al-Ikhlas di eks perkantoran Hubdam-I/BB tidak tercatat sebagai benda wakaf, karena aset TNI yang juga aset negara tidak boleh diwakafkan. Kita sudah menganggarkan biaya pemindahan masjid itu. Yakni, pembangunan mushalla di perkantoran baru Hubdam-I/BB di kawasan Namorambe, Deli Serdang sebesar Rp180 juta, perenovasian Masjid Al-Abrar yang semula berupa mushalla di Jalan Gaharu (sekitar 150 M dari Masjid Al-Ikhlas) sebesar Rp 200 juta ditambah saldo infak jamaah Masjid Al-Ikhlas sebesar Rp70 juta serta bantuan Rp700 juta untuk pembangunan masjid baru atau membantu masjid-masjid di Medan dalam tahap renovasi melalui sejumlah Ormas,” jelasnya seraya menambahkan, proses tukar guling (ruilslag) sejak tahun 2004 dan selesai pada 14 September 2009.
Ketika masalah keberadaan Badan Kenaziran Masjid (BKM) Al-Ikhlas yang diklaim diketuai Timsar Zubir, Kasdam-I/BB menegaskan, hingga saat ini dalam kenaziran Masjid Al-Ikhlas belum penah diberikan kewenangan kepada siapa pun di luar Kodam-I/BB.
Dia mengimbau kepada pihak-pihak yang belum bisa menerimanya hendaknya dapat menjaga kondusivitas di daerah ini.Mari kita akhiri polemik ini dengan  arif dan bijaksana melalui jalur hukum, karena negara kita adalah negara hukum.
                                 Merntri keuangan RI Agus Marto Wardoyo
Sementara itu, Tuan Guru Besilam Syekh H Hasyim Al-Syarwani mengajak agar semua pihak mencari jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah Masjid Al-Ikhlas. Sehingga, sesama umat Islam tidak saling gontok-gontokan dan berdemonstrasi.
“Apa yang dikemukakan Pak Kasdam sudah jelas dan harus disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kakanwil Kemenagsu H Syariful Mahya Bandar menegaskan dalam penyelesaian Mesjid Al-Ikhlas, hendaknya  dicari jalan terbaik dalam menyelesaikan dengan cara duduk bersama.
Sedangkan Ketua DPRD Medan H Amiruddin berharap agar ada kesepakatan besama dalam menyelesaikan masalah Masjid Al-Ikhlas dengan cara terbaik. (R)

Khitanan Masal

200 Anak Binjai Ikut Khitanan Massal

Binjai. Sekitar 200 anak dari keluarga kurang mampu warga Kota Binjai ikut khitanan massal, Jumat (20/5) di Rumah Sakit Dr Djoelham, Binjai. Khitanan massal dilaksanakan atas kerja sama Dinas Kesehatan Kota Binjai, RSUD Dr Djoelham Binjai dengan Fakultas Kedokteran UISU Medan itu dalam rangka HUT Kota Binjai ke-139 tahun.

Kegiatan sosial ini mendapat perhatian Walikota Binjai H M Idham yang menyempatkan diri meninjau pelaksanaan sunatan massal sekaligus meninjau rumah sakit milik Pemko Binjai yang mulai berbenah diri tersebut.

Menurut Walikota Binjai saat ini rumah sakit Dr RM Djoelham sudah mulai berubah, baik dari segi fisik maupun pelayanan kepada masyarakat. Walikota berharap rumah sakit kebanggaan Kota Binjai ini dapat lebih baik lagi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Saat meninjau ruang ICCU RSUD Dr RM Djoelham, walikota mengatakan perlu ditambah lima bed lagi untuk ruang ICCU, yang selama ini hanya memiliki  lima bed. "Tahun ini penambahan bed akan  kita realisasikan," janji M Idaham.

Direktur RSUD Dr RM Djoelham Drg Susyanto didampingi Wadir Pelayanan Medis Drg Effendi menjelaskan kegiatan sunatan massal seperti yang dilakukan hari ini akan terus berlanjut. "Apabila ada warga kurang mampu akan mengkhitankan putranya, pihaknya akan membantu untuk mengkhitankanya," ujar Susyanto. (Barat)

Bank Sumut

Laba Tinggi Bank Sumut Harus Diimbangi Penambahan Modal

PEROLEHAN laba Bank Sumut yang relative cukup signifikan akhir-akhir ini, termasuk laba tahun 2010 mencapai Rp 404 milyar, harus diimbangi dengan penambahan modal oleh para pemegang saham dibarengi berbagai kebijakan lainnya seperti penerbitan obligasi dan Initial Public Offering (IPO) untuk menuju Regional Champion (tuan rumah perbankan di Sumut) tahun 2014.


Dirut Bank Sumut Gus Irawan

Hal ini terungkap dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut yang dibuka Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST di Ball Room Lantai 10 Kantor Pusat Bank Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (18/5).
“Seyogyanya modal disetor Bank Sumut tahun 2012 mencapai Rp 4 triliun untuk menuju ‘leader of banking’ di Sumut, namun hingga posisi Maret 2011 dari seluruh pemegang saham penyertaan modal baru Rp 747,82 milyar. Ini perlu menjadi bahasan semua pemegang saham,” ujar Gatot dihadapan para bupati dan walikota se Sumut selaku pemagang saham bank milik masyarakat Sumut ini.
Pemimpin Bank Indonesia (BI) Medan Nasser Atorf pada pembukaan RUPS dihadiri Dirut Bank Sumut H Gus Irawan Pasaribu beserta jajaran direksi dan dewan komisaris juga mengingatkan pencapaian laba tinggi bank ini hendaknya diimbangi dengan peningkatan laba ditahan sebagai salah satu sumber penambahan modal.


Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho

Diakuinya, modal disetor pada posisi Maret 2011 telah mengalami peningkatan dibanding posisi Desember 2010 atau naik dari Rp 532,17 milyar menjadi Rp 747,82 milyar. Namun penambahan masih banyak diperlukan menuju ‘regional champions’ 2014. Hal ini dapat dilakukan secara generic melalui akumilasi laba ditahan, penambahan setoran modal dari pemegang saham, penerbitan obligasi dan IPO.
“Penambahan modal dari laba ditahan dan setoran dana dari pemegang saham tentu lebih murah dibandingkan penerbitan obligasi. Oleh karena itu diimbau agar pemegang saham dapat melakukan penambahan modal ke Bank Sumut,” ujar Nasser Atorf pada RUPS yang juga dihadiri Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun.
Tentang rencana Bank Sumut melakukan IPO pada tahun 2012 terkait dengan penambahan modal, Pemimpin BI Medan mengingatkan hendaklah dipersiapkan dengan cermat dan matang terutama aspek Good Corporate Governance (GCG).
“Aspek GCG merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan IPO, di samping historis perolehan laba yang baik. Terkait dengan ini peran Dewan Komisaris untuk mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu Dirut Bank Sumut H Gus Irawan Pasaribu mengemukakan Laporan Keuangan Bank Sumut tahun Buku 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik : Doli, Bambang Sudarmaji, dan Dadang sebagai auditor independen dengan memberikan opini “wajar Tanpa Pengecualian”.
RUPS Bank Sumut Tahun Buku 2010 dihadiri oleh Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST, Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun, Pemimpin Bank Indonesia Regional Sumut-NAD Nasser Atorf, Walikota dan Bupati se-Sumatera Utara (selaku pemegang saham), Dewan Komisaris PT. Bank Sumut, Direksi PT. Bank Sumut, Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sumut, dan Peninjau Pemkab baru.
Lebih lanjut dilaporkannya, Kinerja Bank Sumut terus mengalami peningkatan pada Tahun Buku 2010, yang terlihat dari berbagai parameter, antara lain : total asset dari Rp 10.759 milyar pada tahun 2009 menjadi Rp 12.763 milyar pada tahun 2010 (pertumbuhan 8,63 %); laba setelah pajak dari Rp 331 pada tahun 2009 menjadi Rp 404 milyar pada tahun 2010 atau terjadi pertambahan laba setelah pajak sebesar Rp 73 milyar (pertumbuhan 22,15%); penyaluran kredit/pembiayaan dari posisi Rp 8.388 milyar pada tahun 2009 menjadi





Rp 9.571 milyar pada tahun2010, dengan pertambahan penyaluran kredit sebesar 1.183 milyar atau mengalami pertumbuhan 14,11%; penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari posisi Rp 8.571 milyar pada tahun 2009 menjadi Rp 10.513 milyar pada tahun 2010, dengan pertambahan DPK sebesar 1.942 milyar atau tumbuh 22,66%; Loan to Deposit Ratio (LDR) dari 97,87% pada tahun 2009 menjadi 91,04% pada tahun 2010, yang berarti tingkat likuiditas Bank Sumut masih berada di posisi batas LDR yang aman dikaitkan dengan kebijakan Giro Wajib Minimum terhadap LDR (GWM-LDR), yakni dikisaran batas  toleransi LDR 78%-100% sebagaimana diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 12/19/PBI/2010; serta NPL (Non Performing Loan) Netto  dari 2,47% pada tahun 2009 menjadi 3,02% pada tahun 2010 atau masih dibawah batas ketentuan rasio NPL maksimum sebesar 5% sebagaimana digariskan oleh Bank Indonesia. (rel)

Jampersal

Minggu, 22 Mei 2011

Jampersal Tak Berjalan

 

Medan (KN)
Dinas Kesehatan Sumut akan menegur Dinas Kesehatan daerah apabila program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang digratiskan kepada masyarakat Indonesia belum berjalan, karena Jampersal merupakan program Kementerian Kesehatan RI yang dimulai pada tahun ini.

“Saya rasa di zaman yang serba canggih ini tidak ada lagi kepala dinas di daerah yang tidak mengerti mengakses juknisnya di internet. Itu cukup mudah untuk mengunduhnya. Bahkan kita sudah memberitahukannya pada Rakernas di Batam beberapa waktu lalu,” kata Kadis Kesehatan Sumut dr Candra Syafei SpOG, kepada Berita, Kamis (20/05), di ruang kerjanya.

Candra berharap agar Pemkab/Pemko dapat menjalankan program Jampersal. Namun, bila program ini belum juga dijalankan, maka dinkes daerah akan ditegur. “Kita akan tegur bila program ini tidak dijalankan. 70 persen program inikan merupakan jasa,” tegasnya.
Mengenai anggaran yang mungkin menjadi masalah dalam pelaksanaan Jampersal, Candra meminta hal ini tidak usah dipikirkan. Berdasarkan pedoman yang ada, anggarannya dikirim bersamaan dengan anggaran Jamkesmas.

RSUD DJEOLHAM BINJAI SEGERA RAMPUNG 2011

Binjai (Obor dunia)
Pembangunan gedung baru RSUD Djoelham Binjai kembali dilanjutkan setelah tender dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum. Seluruh biaya berasal dari anggaran Adhock APBN dan APBD Kota Binjai.

 Wali Kota Binjai M. Idaham dan Ketua DPRD Haris Harto meninjau pembangunan RSUD Djoelham, di Binjai, Pembangunan ini menggunakan dana APBN sebesar 31 Miliar dan akan selesai akhir 2011.
(BARAT)

35 Ormas Islam Kecam Gatot

Medan (Obor Dunia)
35 perwakilan Organisasi Massa (Ormas) Islam di Sumatera Utara, Jumat (20/5) mendemo Kantor Gubsu. Massa juga melontarkan kecaman pedas kepada Plt Gubsu, Gatot Pujonugroho yang dinilai tidak peduli dengan peristiwa penghancuran Masjid Al Ikhlas Jalan Timor Medan oleh aparat Kodam I Bukit Barisan sekitar dua minggu lalu.


Aksi demo 35 ormas Islam, antara lain perwakilan-perwakilan dari MUI Sumut, MUI Medan, Muhammadiyah, Ikadi, Ibnu Sabil, Pemuda Islam, Muslim Institute, JBMI, BKRM Deliserdang, ICMI Medan, ICMI Muda, BKPRMI, PMII, HMI Fisipol USU, dan  IMM se Kota Medan, serta puluhan jemaah masjid Al Ikhlas Jalan Timor Medan itu, terpicu oleh sikap diam Gatot yang terkesan tidak melakukan pembelaan terhadap umat Islam yang telah memilih dan memenangkannya dalam Pilkada Gubsu, 16 Juni 2008 lalu.
“Wahai…Gatot. Tolonglah keluar. Jangan Anda sembunyi, dan membiarkan kami merana. Karena sudah sekian bulan Anda menjadi Plt Gubsu, namun belum ada gebrakan nyata kepada umat Islam, terlebih lagi ketika Masjid Al IKhlas Jalan Timor Medan diratakan dengan tanah, Anda juga tidak berkomentar, atau kebijakan yang bisa mendinginkan hati umat Islam Sumut,” teriak seorang pengunjuk rasa memakai sorban dikepalanya melalui pengeras suara.
Aksi seratusan massa itu, tidak cukup hanya dikawal dengan ekstra ketat puluhan aparat kepolisian bersama belasan petugas Satpol PP Pemprovsu, bahkan barikade kawat berduri terpaksa dibentangkanya di depan akses masuk menuju halaman upacara bagian dalam Kantor Gubsu.
Melihat kondisi tersebut, massa akhirnya makin bertambah “panas”. Bahkan ketika kehadiran Gatot sebagai umara (pemimpin) untuk menemui para pendemo yang menjadi rakyatnya, sudah cukup lama dimintakan, namun tak juga digubris, membuat massa semakin kalap.
“Gatot jangan jadi pemim-pin pengecut, karena sudah mulai menikmati hidup ber-gelimang harta dengan berteman kepada kaum kapital, sehingga melupakan para pendukungnya dari rakyat jelata. Tunjukkan Anda itu adalah Gatot yang dulu sangat sederhana, sangat perhatian, dan ringan tanggan membantu sesama umat dari kesusahannya,” cecar pendemo lainnya melalui pe-ngeras suara.

Suhu udara yang cukup pa-nas siang itu, kian bertambah panas akibat kecaman-kecaman para pendemo terhadap Gatot sudah menjurus unsur SARA. “Kami bisa me-nahan sabar melihat sikap Anda yang telah berobah ini. Kami juga bisa menahan sabar saat masjid umat Islam diratakan dengan tanah hanya untuk kepentingan real estate. Tapi ingatlah, kami ju-ga punya batas kesabaran. Namun sekarang kami belum mau bertindak anarkis, karena bukan seperti itu tindakan umat Islam yang diajarkan dalam Al Quran dan sunnah rasul,” lontar pendemo yang lain.
Hampir setengah jam lamanya, para demonstran terus melontarkan kekesalannya, namun Gatot yang diharap turun menemui pendemo, tak kunjung datang. Tapi, ketika Kepala Biro Bina Sosial Setdaprovsu, Hasbullah Lubis yang mewakili Gatot turun menemui pendemo, spontan massa melakukan penolakan.
“Kami tak mau dengar kata-kata, “Asporasi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk mendapat petunjuk tindak lanjut”. Kami mau Gatot sendiri yang turun, bukan diwakilkan. 

Komplek Amaliun Bussines Center IMBnya Merugikan Kota Medan

 Medan (KN)
Salah satuya bangunan di kawasan Jalan Amaliun Simpang Cemara diduga telah melanggar peraturan dan perundang-undangan peruntukan perizinan dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB).
Informasi yang dihimpun di lapangan, bangunan komplek Amaliun Bussines Center dengan Surat izin Mendirikan

Bangunan (SIMB ) No 648/1457.K, tertanggal 4-11-2010, izin bangunan sebanyak 3 unit. Namun pada kenyataan dilapangan ternyata dibangun sebanyak 5 unit.
Begitu juga dengan Kondisi Situasi Bangunan (KSB) komplek Amaliun Business Center juga menyalah. Dimana seharusnya bangunan tersebut dibangun satu di Jalan Amaliun dan dua disimpang Cemara.
Tak hanya itu, jarak bangunan juga mengarah kebadan jalan. Sehingga melanggar roylen jalan, di mana roylen bangunan tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dinas TRTB yaitu 8 Meter.

Sementara itu, Drs H Zukirman pemilik banguna Komplek Amalin Busines Centre saat dikonfimrasi menolak. Bahkan, menantang wartawan.

Selain itu, bangunan biaya taksasi izin yang seharusnya masuk kedalam kas Pendaatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan, diduga disebut-sebut telah masuk kedalam kantong pribadi oknum anggota dewan yang disinyalir sebagai pembecking oleh salah satu anggota Komisi D DPRD Medan berisial MA dengan diberi uang 12 juta supaya bangunan itu berjalan lancar.