Penertiban tempat pemotongan hewan menjadi salah satu langkah membenahi perusahaan daerah tersebut.Sebab, selama ini terus merugi.”Kami akan bentuk tim untuk melakukan penertiban. Setelah itu akan dibenahi manajemen dan bangunan fisiknya,” jelas Wali Kota Medan Rahudman Harahap
Namun, jadwal penertiban ini tidak bisa disebutkannya. Rahudman hanya mengatakan mereka akan bertindak secepatnya. Setelah itu, secara perlahan- lahan bangunan fisik PD RPH,kandang hewan,dan lainnya diperbaiki. Sementara itu,Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Ahmad Arief mengatakan, gaji di bawah standar UMK Medan (Rp 1.197.000) yang terjadi di PD RPH disebabkan kesalahan manajemen, bukan karena pemotongan liar. ”Manajemen perusahaan daerah tersebut harus direvitalisasi.
Dengan ditertibkannya tempat pemotongan liar,perusahaan daerah itu sudah bisa meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan manajemennya. Selama ini, para pekerja di perusahaan ini mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Mereka diharapkan tidak lagi menerima Rp 800.000 dengan pembayaran sistem cicil.”Setelah itu mereka bisa meningkatkan pendapatan. Jangan saya dengar lagi gaji di bawah UMK, dicicil pula lagi itu,buat malu saja,”tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar