Medan ( KN ) : Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi (PKP) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Sumatera Utara, Marlon Purba, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut mengusut tuntas dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di daerah itu.“Korupsi DAK dan dana BOS di daerah ini diduga dikoordinir oleh sekelompok ‘mafia’ yang melakukan ‘kongkalikong’ dengan para aparatur pemerintahan mulai dari pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi hingga Disdik Kabupaten/Kota dan Kecamatan,” katanya di Medan,
Marlon sendiri mengaku akan memberikan bukti-bukti kongkrit sekaligus nama-nama para “mafia” yang “mengemplang” DAK dan dana BOS di Sumut.
Menurut dia, sudah bukan rahasia lagi jika para “mafia pendidikan” tersebut sering menghalangi para kontraktor yang ingin menjadi peserta tender di Disdik. “Sudah bukan rahasia lagi jika tender di Disdik Sumut dan kabupaten/kota dimonopoli mereka,” ujarnya.
Di tingkat kecamatan, katanya, pihaknya juga menerima informasi adanya “mafia pendidikan” yang melakukan intimidasi dan mengancam para kepala sekolah. Intimidasi tersebut dilakukan agar mereka bisa memonopoli proyek yang ada di sekolah-sekolah tersebut.
“Pengakuan dari kepala sekolah yang saya terima, mereka dipaksa menyerahkan pengerjaan dan pengelolaan anggarannya kepada para ‘mafia’ tersebut,” ungkapnya.
Untuk itu Marlon mengaku pihaknya akan segera menyampaikan berkas atau data tentang dugaan korupsi dan penyimpangan anggaran DAK dan BOS di Sumut itu ke KPK. “Saya siap membantu KPK turun ke lapangan mengungkap permainan anggaran pendidikan khususnya DAK dan BOS di Sumut,” katanya. ( bar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar